Cina sebut proyek kereta cepat 'unsur Cina sepenuhnya

Ekonomi

Masih ingat dengan proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung, yang menjadi proyek prioritas Pemerintah pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang banyak menimbulkan kontroversi, baik di tingkat pemerintahan itu sendiri ( para Menteri) dan Masyarakat.

Source BBC.com

Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xie Feng, mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek pertama Cina di luar negeri yang memasukkan "sepenuhnya unsur Cina", yaitu dalam standar, teknologi dan peralatan.

Dalam wawancara dengan China's Global Time, Xi Feng mengatakan Cina juga akan berpartisipasi dalam rancangan, pembangunan, operasi dan pengelolaan.

Ini dikatakan Xi Feng dalam penandatanganan kesepakatan proyek kereta cepat senilai US$5,5 miliar yang menghubungkan Jakarta-Bandung di Jakarta, Jumat (16/10).

Source BBC.com

Kesepakatan ditandatangani Pimpinan China Railway International Yang Zhongmin dengan Dwi Windarto, presiden direktur konsorsium BUMN Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

Cina akan memegang 40% saham, sedangkan sisanya oleh Indonesia, dan 75% pendanaan disediakan China Development Bank milik pemerintah Cina dan sisanya ditanggung bersama China Railway dan konsorsium BUMN Indonesia.

PT Pilar Sinergi BUMN merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara VIII.

'One belt one road'

Penandatanganan ini mengakhiri situasi tak menentu seputar proyek ini, termasuk kabar penolakan proyek ini oleh Presiden Joko Widodo, serta persaingan antara Jepang dan Cina.

Bulan lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Sofyan Djalil mengatakan Cina memperbaiki proposal tanpa menuntut jaminan utang atau penyertaan anggaran negara, setelah sebelumnya menyebut proyek itu terlalu mahal.

Sebuah sumber, seperti dikutip sejumlah media, mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra kunci bagi strategi Cina untuk pengembangan 'Jalur Sutra abad ke-21'.

Proyek ini akan memperkuat kerjasama Cina dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menjalankan prakarsa "One Belt One Road" dari Presiden Xi Jinping untuk membangun jaringan pelabuhan, kereta dan jalur angkutan cepat untuk mengembangkan perdagangan, investasi dan pengaruh mereka secara regional.

Berdasar prakarsa ini, BUMN Cina diharapkan secara aktif terlibat dalam penanaman modal luar negeri bidang infrastruktur.

Proyek yang kontroversial

DPR -RI

Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro, menilai, pernyataan Yusril Ihza Mahendra mengenai Menteri BUMN yang "menjebak" Presiden Joko Widodo soal kereta cepat ada benarnya.

Jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas Kementerian BUMN itu gagal, maka reputasi Jokowi sebagai Presiden bisa rusak.

"Ada benarnya Bang Yusril, menteri sebagai pembantu presiden harusnya menyampaikan apa adanya risiko suatu proyek, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang," kata Nizar saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).

Nizar menjelaskan, sejak awal, Komisi V DPR sudah mengingatkan bahwa proyek kereta cepat tidak realistis. Proyek tersebut masih terbentur oleh masalah perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), hingga masalah pembebasan lahan.

Belum lagi untuk pengerjaannya, Indonesia harus berutang ke China sebesar Rp 79 triliun.

"Kami sudah sampaikan ke pemerintah kalau memang kereta cepat lebih banyak mudaratnya. Dari segi ekonominya juga sangat merugikan, maka kami sarankan agar ditunda dulu," kata Nizar.

Namun, Nizar melihat, Menteri BUMN tetap ngotot mengerjakan proyek ini. Presiden Joko Widodo juga mendukung proyek ini dengan meresmikannya secara langsung. Komisi V DPR pun tidak bisa berbuat banyak.

Nizar mengingatkan agar proyek kereta cepat dikerjakan secermat mungkin agar bisa sukses dan membawa keuntungan bagi masyarakat pada kemudian hari.

"Kalau gagal, dampaknya luar biasa, akan berpengaruh pada APBN kita karena utang dengan Pemerintah China," ucap politisi Gerindra ini.

Komisi I DPR -RI

Komisi I: TNI AU Belum Setuju Lahannya di Halim Dipakai Proyek KA Cepat

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengaku terkejut adanya peristiwa pengamanan tujuh orang pekerja proyek kereta cepat di tepi jalan tol ruas Halim, Jakarta Timur, Selasa (26/4/2016), oleh Tim Patroli TNI Angkatan Udara.

Menurut Charles, hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait proses pembebasan lahan antara pihak TNI AU dengan pihak perusahaan yang menangani proyek tersebut.

"Ini kan sudah kami bawa dalam rapat komisi dengan Panglima TNI yang diwakilkan oleh KSAU. Disampaikan bahwa memang belum ada kesepakatan yang jelas soal pembebasan lahan. Angkatan Udara belum setuju lahan itu dipakai untuk proyek PT Kereta Cepat Indonesia China," ujar Charles saat ditemui di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Rabu (27/4/2016).

Charles mengatakan, peristiwa tersebut menunjukkan buruknya komunikasi antara Angkatan Udara dengan pihak swasta.

Seharusnya, kata Charles, pihak perusahaan tidak berhak untuk melakukan kegiatan apapun di sekitar area Lanud Halim Perdanakusuma sebelum adanya kesepakatan yang jelas. (baca: Menteri Jonan: Pembangunan Kereta Cepat di Halim Belum Ada Izin)

Dia menjelaskan, pengalihan aset lahan AU untuk digunakan sebagai jalur transportasi harus melalui proses pembahasan di komisi I DPR karena menyangkut aset negara.

Saat ini, kata dia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersikap tidak akan melepas lahan tersebut.

"Lahan itu belum disetujui untuk digunakan, tapi perusahaan ini kok begitu ngeyel untuk masuk ke sana," kata dia.

Ke depannya, Charles menginginkan perusahaan swasta tersebut tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi Lanud sebelum ada kesepakatan.

TNI AU sebelumnya menangkap 7 pekerja yang memasuki wilayah Pangkalan TNI AU di Halim, tepatnya di tepi jalan tol ruas Halim, Km 3,2, pada Selasa (26/4/2016). Lima diantaranya merupakan warga negara China.

Mereka kini diamankan oleh Imigrasi Kelas 1 Jakarta Timur dengan sangkaan pelangaran keimigrasian lantaran tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan serta izin tinggal.

Mereka yang diamankan berinisial CQ, ZH, XW, WJ, dan GL. Saat diperiksa, CQ hanya memperlihatkan fotokopi paspor. Zh menunjukkan Kitas, sedangkan XW menunjukkan identitas Republik Rakyat China.

Adapun WJ dan GL tidak mampu memperlihatkan dokumen apa pun kepada petugas.

Kompas TV Inilah Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Fadli Zon Minta Pemerintah Koreksi Proyek Kereta Cepat

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah mengoreksi pelaksanaan proyek Kereta Cepat Indonesia-China. Hal itu menyusul ditangkapnya lima warga negara asing asal China yang tengah beroperasi di kawasan Halim Perdanakusuma oleh tim patroli TNI AU.

"Ini sangat memprihatinkan, bisa terjadi di sebuah negara merdeka dan berdaulat. Tetapi tiba-tiba terjadi di instalasi militer yang sangat sensitif, sangat restricted area tapi terjadi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Kamis (28/4/2016).
Menurut informasi yang diterimanya, WNA China yang ditangkap ada yang berprofesi sebagai tentara dan mantan tentara. Menurut Fadli, jika informasi itu benar maka hal tersebut sangat disesalkan.
Dia menambahkan, selain di kawasan Halim Perdanakusuma, ada pula WNA China yang dapat masuk secara bebas dan bekerja di Tanah Air. Ironisnya, mereka yang masuk notabene adalah pekerja kasar dan tidak mampu Berbahasa Indonesia.
"Kalau jumlah mereka besar, bisa-bisa negara kita diambil alih nanti. Silent take over. Saya kira jumlah buruh kasar asing harus dibatasi, kecuali kalau yang expert silahkan. Karena kita juga membutuhkan lapangan kerja, masa gali tanah orang dari China sana?" kata dia.
Fadli juga meminta, agar pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa yang sedang diterapkan pemerintah. Menurut dia, kebijakan tersebut membuka peluang masuknya orang asing secara bebas.
Sebelumnya diberitakan, Tim Patroli TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, mengamankan tujuh orang pekerja proyek kereta cepat di tepi jalan tol ruas Halim, Km 3,2, pada Rabu (27/4/2016) sekitar pukul 09.45 WIB.
"Mereka kami amankan karena memasuki area Halim Perdanakusuma dan melakukan pengeboran proyek," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Wieko Syofyan saat dihubungi Kompas.com.
Dari tujuh orang itu, lima orang diketahui warga negara asing. Sementara itu, dua lainnya adalah warga negara Indonesia.